Seperti dimaklumi bersama berlarut-larutnya pelantikan Yana Mulyana menjadi walikota Bandung ini pada bagian tertentu menjadi hal yang menghadirkan kurang maksimalnya kinerja kegiatan termasuk di dalamnya pelayanan terhadap masyarakat. 

Seperti halnya dengan kondisi yang hadir di lingkungan pendidikan. Seperti diketahui bersama bahwa ada banyak Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di kota Bandung yang tidak memiliki kepala sekolah definitif sehingga untuk melaksanakan layanan pendidikan maka ada banyak sekolah yang dijabat oleh kepala sekolah pelaksana tugas (Plt). 

Bahkan ada 1 Kepala Sekolah yang harus menjabat dan melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolahnya di 4 satuan pendidikan. 

Drs.Cucu Saputra, M.M.Pd Ketua PGRI Kota Bandung menyatakan keprihatinannya dengan kondisi tersebut. 
Menurutnya Dengan banyaknya kepsek yang dirangkap jabatan berakibat pada : 
1. berbagai program akselerasi penerapan kurikulum merdeka sangat terganggu
2. perencanaan program 2023 dan pelaksanaan program sekolah terganggu
3. pelayanan publik sangat terganggu, kepsek susah ditemui dsb
4. program kenaikan kelas, ujian sekolah kurang efektif
4. Sekolah menghadapi persiapan PPDB yang waktunya beberapa bulan ke depan
5. perlu pengawasan dan bimbingan yang optimal terhadap para guru dan siswa

Cucu Saputra Mendesak untuk segera ada pelantikan kepala sekolah karena kebutuhan apalagi pendidikan sebagai urusan wajib sehingga pemerintah jangan abai atau cuek

Sementara itu saat dihubungi melalui pesawat telepon Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.PSi.T. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS mengatakan bahwa pada kenyataannya dengan keterlambatan pelantikan Yana Mulyana sebagai Walikota Bandung dan 
statusnya sebagai Plt akan menghambat beberapa pelayanan publik termasuk nanti dalam bab kewenangan.

Sementara itu Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M. Sc. Anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra mengatakan bahwa keterlambatan ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya Suasana Koordinasi Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Kemendagri, Kinerja Birokrasi selain itu karena aspek pertimbangan politik. 

Selain itu beliau pada saat ditanya tentang alasan berlarut-larutnya pelantikan Kang Yana Mulyana, dirinya menjawab ini yg hrs diawasi dan didorong agar bisa dipenuhi sesuai regulasi. 

Sementara itu menyikapi keterlambatan pelantikan Kepala Sekolah yang berimplikasi terhadap kurang maksimalnya kinerja kepsek, Sodik Mujahid mengatakan bahwa regulasi pelantikan Kepala Sekolah definitif memang harus oleh Walikota definitif oleh karena itu untuk menyikapi permasalahan yang hadir walikota harus memiliki terobosan termasuk menjadikan Guru senior di sekolah yang Kepala sekolahnya kosong untuk menjadi Pelaksana Tugas Kepala Sekolah di tempat tersebut.

Sepertinya memang sulit untuk mendapatkan kejelasan tentang alasan keterlambatan pelantikan Walikota Bandung ini. (Kang Amat)